Pos

Silih Asih Gerakkan Perekonomian Wanoja

Wanoja sebuah desa yang terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Brebes, Jawa Tangah. Wanoja terdiri dari tiga desa ini terdiri dari 6 kampung yaitu Wanoja, Panawuan, Babakan, Kandayakan, Ciwindu,dan Bandawati. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat dan kecamatan Banjarharjo di sebelah utara, desa Pasirpanjang disebelah timur, Desa Windusakti/Tembongraja sebelah selatan dan sebelah barat dengan Desa Capar.

Mayoritas penduduk Wanoja bermata pencaharian agraris, dengan padi sebagai sumber utama dan juga menyadap getah pinus. Kondisi sosiologi dan Potensi yang besar bidang pertanian yang menjadikan Dompet Dhuafa tertarik membuat program pemberdayaan berbasis masyarakat pedesaan. Tahun 2009, Dompet Dhuafa bersama Pertanian Sehat Indonesia (sekarang Karya Masyarakat Mandiri) menggelontorkan program Lumbung desa di Desa Wanoja.Program Lumbung desa  menawarkan cara pandang mengenai desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Lumbung desa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa terus meningkat, kemiskinan terkurangi, menguatnya aset desa, meningkatnya produktifitas lahan dan semakin menguatkanya kapasitas masyarakat desa dalam berbagai hal.

Sejak digulirkannya, program telah banyak mengalami perkembangan. Salah satu yang telihat nyata adalah berdirinya Koperasi Silih Asih atas inisiatif masyarakat. Selam ini Koperasi Silih Asih berperan dalam penyediaan saprotan hingga pasca panen. Sejarah panjang mengiringi berdirinya koperasi yang berawal dari program pemberdayaan pertanian, proses pendampingan dan penyadaran hingga proses terbentuk. Koperasi Silih Asih kini menjelma menjadi motor penggerak ekonomi petani di Wanoja.

Koperasi Berperan besar dalam penyerapan (membeli) gabah petani dengan konsep lumbung desa. Adi yang diserap tidak di jual semua namun sebagian di simpan sebagai sebagai cadangan pangan desa. Hasil penjulan beras pada akhirnya akan menjadi pendapatan tambahan bagi petani anggota yang akan di bagikan setiap tahun dalam Rapat Anggota Tahunan sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Total penyerapan panen mencapai 75 ton mitra petani dan 20 ton dari luar. Omset koperasi mencapai Rp. 472.056.500,- dengan laba bersih Rp. 25.299.666,-.

Keberhasilan Koperasi Tidak lepas dari proses pendampingan intensif yang dilakukan. Pendampingan ini menempatkan seorang pendamping (filed officer) yang tinggal bersama masyarakat. Pendamping berperan menyadarkan, mengarahkan dan sebagai problem sover ketika terjadi permasalahan. Proses penyadaran membutuhkan waktu, namun dengan keberadaan pendamping di wilayah dampingan membuat proses berjalan lebih cepat. (KMM/SM)

 

Pemberdayaan TKI Purna di ‘Bumi Sukowati’

Kabupaten Sragen adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya terletak di Sragen, sekitar 30 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di utara, Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Karanganyar di selatan, serta Kabupaten Boyolali di barat.

Kabupaten ini dikenal dengan sebutan “Bumi Sukowati”, nama yang digunakan sejak masa kekuasaan Kerajaan (Kasunanan) Surakarta. Nama Sragen dipakai karena pusat pemerintahan berada di Sragen.

Sragen terletak di jalur utama Solo-Surabaya. Kabupaten ini merupakan gerbang utama sebelah timur Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Sragen dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Yogyakarta-Jakarta) dengan stasiun terbesarnya Sragen, serta lintas Gundih-Solo Balapan dengan stasiun terbesarnya Stasiun Salem di Gemolong.

Bagi anda yang pernah melalui Sragen saat mudik, perjalanan dinas, atau keperluan lainnya melalui jalur darat akan disuguhkan oleh pemandangan berupa hamparan sawah hijau yang membentang sepanjang jalur Kabupaten Sragen. Pemandangan ini memberikan sebuah informasi bahwa Sragen manjadi salahsatu kota di Jawa Tengah yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai profesi sebagai petani.

Namun profesi petani belum bisa menopang kehidupan masyarakat Sragen. Banyak diantara mereka yang kemudian mengadu nasib keluar negeri menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Sragen menjadi salah satu kota yang menjadi penyalur TKI terbesar di Jawa Tengah. Menurut data yang diperoleh dari BNP2TKI, jumlah TKI yang berasal dari Sragen pada tahun  2015 mencapai 1.100 orang yang tersebar di Hongkong, Malaysia, Taiwan, Korea, dan Jepang. Salah satu sumber bank pemerintah menyebutkan hingga Juni 2015, kiriman uang dari TKI Sragen sudah mencapai Rp 45,350 miliar melalui 10.576 transaksi.

Persoalan buruh migran di Indonesia seakan tidak kunjung usai, sejak proses keberangkatan (pra penempatan), penempatan kerja diluar negeri maupun pada saat kembali lagi ke tanah air (purna). Setidaknya indikator tersebut terlihat dari masih tingginya pemberitaan terkait permasalahan buruh migran (TKI) dalam ketiga proses tersebut dan secara faktual pun hal itu memang benar terjadi.

Dibalik banyaknya persolan yang muncul, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan buruh migran mempunyai nilai positif yang sangat besar bagi negari ini. Data pusat Penelitian dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI menunjukkan remitansi TKI mencapai 8,6 USD juta atau setara  dengan Rp 119 Triliun. Remitansi terbesar berasal dari TKI yang bekerja di kawasan Asia Seperti Malaysia, Taiwan, dan Hongkong. Disusul dari negara-negara Timur tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirates Arab, Kemudian Amerika dan Eropa serta Australia. Data Puslitfo BNP2TKI juga menunjukkan remitansi yang diperoleh dari TKI setiap tahunnya semakin meningkat.

Sementara itu BNP2TKI tiap tahunnya berupaya terus meningkatkan jumlah penempatan TKI formal dibanding TKI informal. Data per Desember 2015 menyebutkan dari 275.736 TKI yang bekerja keluar negeri, sebanyak 55% adalah TKI yang bekerja di sektor formal, sedangkan 45% sisanya bekerja disektor nonformal. Ini senada dengan rencana strategis BNP2TKI yang terus berupaya meningkatkan jumlah penempatan TKI formal dibanding TKI informal.

Cukup besarnya nilai devisa yang diberikan buruh migran, setidaknya dapat mendorong pemerintah untuk melakukan program pemberdayaan yang terintegrasi khususnya pada saat buruh migran kembali ke tanah air. Hal tersebut agar mereka tidak kembali lagi ke luar negeri atau cukup berusaha didalam negeri dengan fasilitasi stakeholders terkait.

Khusus untuk membantu buruh migran yang telah selesai masa kerjanya di luar negeri, Karya Masyarakat Mandiri – Dompet  Dhuafa turut berpartisipasi atau berkontribusi dengan menginisiasi program pemberdayaan bagi buruh migran purna. Program tersebut selain dalam kerangka advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran juga sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungannya dalam aspek ekonomi. Artinya Dompet Dhuafa berharap buruh migran purna tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya dalam upaya mendukung usaha dan kemandirian ekonomi keluarga.

Pendampingan intensif menjadi salah satu pilihan bijak sampai pada fase transformasi kesadaran komunitas dampingan untuk berubah dengan sumberdaya mereka sendiri. Dibutuhkan strategi dan komponen program yang tepat agar proses pemberdayaan bisa berjalan seiring dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kendati demikian, membangun kapasitas individual atau sosial bukan hal mudah, karena masyarakat miskin, lemah pada hampir semua sisi kehidupan. Karena itulah, perlu kesabaran dan waktu yang panjang dalam mewujudkan keberdayaannya.

Agar program bisa berjalan dengan baik,  strategi yang dijalankan untuk mempermudah proses atau kegiatan selama program berjalan antara lain Pendampingan langsung di tengah komunitas (live in & base on community), Program pengembangan ekonomi lokal dengan penumbuhan klaster usaha, Pembentukan kampung TKI berbasis potensi dan komunitas, Peningkatan keterampilan dan penyadaran komunitas melalui pembinaan dan pelatihan terpadu, Bantuan teknis program dalam hal penerapan teknologi tepat guna (TTG), dan Penguatan akses dan jaringan pemasaran.

Beberapa komponen program yang mendukung kegiatan program TKI Purna antara lain Pembiayaan usaha mikro berbasis kelompok dan koperasi, Pengembangan informasi dan teknologi tepat guna, Pemupukan modal swadaya, Pembangunan jaringan dan sinergi, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pengembangan kelembagaan komunitas yang berbadan hukum koperasi, dan Penumbuhan dan penguatan usaha bersama koperasi. (KMM/Marisd)