Hari yang cerah berubah mencekam, asap mengepul dimana-mana, penjarahan, kerusuhan menjadi berita sehari-hari. Kisah suram akan terus melekat di benak rakyat Indonesia. Ketimpangan ekonomi, jomplangnya kesenjangan dan perkenomian negeri yang tidak menentu karena meroketnya harga pangan diikuti melemahnya nilai rupiah terhadap dollar. Sekelumit Peristiwa kita kenal sebagai “Krisis Moneter” 1998. Krisis yang memporak-porandakan perekonomian nasional, mengakibatkan perusahaan multinasional koleps dan memilih menarik Investasinya dari Indonesia.

Perlu waktu untuk bangkit dari keterpurukan, disinilah Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM)  menunjukkan tajinya. UMKM menjadi ‘Pahlawan’ Kebangkitan ekonomi, disaat perusahaan besar bangkrut UMKM terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Krisis moneter tidak mampu mematikan UMKM justru terus berkembang hingga sekarang.  Mudradjad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008 mengemukakan bahwa UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive karena, pertama, UMKM tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankable. Ketiga, menggunakan input lokal. Keempat, tidak berorientasi ekspor.

Sampai saat ini UMKM menjadi usaha yang mampu berkembang secara konsisten sehingga menjadi salah satu wadah terciptanya lapangan kerja. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, dengan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Data Kementerian Koperasi dan UMKM (2013) memperlihatkan UMKM memberikan sumbangsih Rp. 5.440.007,9 Milyar terhadap PDB nasional dan berkontribusi 96,9% terhadap penyerapan tenaga kerja. Jumlah UMKM tahun 2013 berjumlah 57.895.721, meningkat 2,41% dari tahun sebelumnya.

Diakui atau tidak, besarnya sumbangsih yang diberikan menjadikan UMKM sebagai ‘tulang punggung’ perekonomian Indonesia. Tulang punggung yang tegak menopang pergerakan ekonomi nasional. Namun Besarnya peran UMKM tidak sertamerta membuat UMKM mendapat tempat terhormat di negeri ini. Ada beberapa permasalahan yang sering dialami pelaku UMKM  antara lain : Permodalan, SDM, dan Pemasaran. Masalah-masalah menjadi permasalahan klasik yang tidak bisa terselesaikan.

1. Permodalan

‘Mas kita butuh tambahan modal biar usahanya bisa gede’ keluh kesah yang disampikan ibu-ibu di Desa Tanjung Pasir, Kab. Tangerang ketika penulis masih menjadi pendamping program pemberdayaan disana. Hampir semua menyatakan memubutuhkan modal, modal dan modal. Tidak hanya di Desa Tanjung Pasir hampir semua UMKM akan menjawab butuh modal ketika ditanya mengenai pengembangan usaha.

Pemerintah sadar bahwa banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan modal sebagai masalah untuk mengembangkan usahanya. Beberapa langkah sudah dilakukan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggandeng bank-bank pemerintah. Permasalahan muncul adalah kabanyakan UMKM tidak Bankable (tidak layak). Belum lagi ditambah beban bunga serta adanya agunan yang harus diserahkan kepada bank panyalur. Agunan yang bisa jadi lebih besar nilainya dari pada jumlah modal yang di pinjam. Mereka yang sanggup memenuhi persayartan bank penyalur harus gigit jari, akhirnya menjatuhkan pilihan ke rentenir. Proses yang lebih mudah tidak berbelit-belit menjadi solusi termudah yang bisa didapatkan karena sehari bisa langsung cair hanya dengan modal KTP atau KK atau BPKB kendaraan yang dimiliki. Solusi sesaat namun pahit kemudian karena jika tidak bisa melunasi tepat waktu mendapat denda berlipat-lipat. Bukannya udaha berkembang asset pun bisa ikut hilang. Permasalahan rumit yang harus segera di urai.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

UMKM rata-rata menggunakan sistem kekeluargaan dalam mengelola usahanya. SDM yang terlibatpun tidak membutuhkan spesifikasi  khusu, yang penting mau aja. Al hasil beberapa permasalahan dikemudian hari ketika UMKM mulai besar dan membutuhkan tambahan modal besar. Pencatatan keluar-masuk barang yang tidak rapi, pencatatan keuangan yang ‘tidak ada’ membuat investor atau bank menjadi ragu akan propek usaha UMKM. Ini lah faktor yang membuat UMKM dinyatakan unbankble.

Belum lagi permaslahan inovasi produk dan inovasi strategi pemasaran. Pelaku Usaha mikrod rata-rata suah puas dengan produknya, dan enggan untuk berinovasi. Penulis teringat ketika masih mendampingi di desa Tanjung Pasir, sewaktu ada kunjungan dari dosen sebuah Universitas di Jakarta. “Bu, kalo produk ibu ini (kripik sukun) rasanya ditambahan jadi ada rasa pedas, manis, orginal. Bagus lho bu” usulan salah satu dosen yang hadir. “nggak ah pak entar klo di macem-macemin rasa jadi nggak laku. Gini ajah udah laku banyak” jawab ibu mitra program. “ohhh..” jawab dosen (manggut-manggut sambil tersenyum).

Kejadian lain juga pernah penulis alami saat pertemuan kelompok dengan ibu-ibu pembuat terasi rebon. “Ibu, terasi rebon buatan ibu-ibu itu sudah enak tapi kurang lembut. Gimana kalo saya kasih penggilingan tangan yang kecil supaya terasinya lebih lembut dan ibu tidak capek numbuk, hasilnyapun lebih banyak” penulis menyampaikan di pertemuan mengenai produk merelka. “nggak ah pak, gini aja sudah enak lakunya juga banyak. Kalo pake mesih nanti rasanya beda, enakkan yang di tumbuk.” Jawab ibu Goniah, salah satu ibu-ibu yang hadir.

Permasalahan yang nyata terjadi tapi kadang luput dari perhatian. Pola fikir SDM mempengaruhi pengembangan UMKM. Pengubahan pola fikir ini seharusnya menjadi titik kritis yang harus diselesaikan untuk pengembangan UMKM.

3. Pemasaran

Perkembangan teknologi semakin pesat, inovasi berkembang hampir setiap hari. Perubahan ini harus direspon baik oleh pelaku UMKM terutaman untuk masalah pemasaran produk. Saat ini masih banyak pelaku UMKM masih enggan untuk memanfaatkan teknologi. Mereka masih menggunakan cara-cara konvensional, karena sudah terbiasa dengan cara-cara tersebut. Dalam pemasaran pun UMKM masih menggunakan cara-cara konvensional, padahal pemasran online sangat menjajikan. Dari data survey yang dirilis pandi 82, 2 juta pengguna internet memanfaatkannya untuk kepentingan komersil.

Dengan penggunaan teknologi akan memudahkan konsumen menemukan produk UMKM. Penggunaan  teknologi smartphone sudah menyentuh semua lapisan masyarakat. UMKM juga harus belajar banyak dari perusahaan-perusahaan jepang yang kolep karena lambat berinovasi. Kerangka berfikir mengenai pemasaran juga harus di buka, sehingga dalam benak pelaku UMKM tidak hanya berkutat pada wilayah dimana ia malakukan usaha. Di luar sana masih banyak peluang untuk melakukan ekspansi produknya. Kendala jarak bisa diperpendek dengan teknologi internet, untuk pengiriman bisa mengunakan jasa pengiriman. Lagi-lagi perubahan pola berfikir yang harus ditekankan.

Permasalahan-permasalahan yang dialami membuat UMKM seakan terabaikanTerobosan-terobosan harus cerdas harus segera dilakukan, tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan kemudian ditinggal atau dibrikan pelatihan setahun sekali kemudian di biarkan. Pola lama yang sudah terbukti using dan tidak memberikan perubahan secara menyeluruh. Perlu inovasi baru untuk memberikan perubahan, UMKM bangkit, supaya tulang tunggung ekonomi tetap tegak.

Berdayakan mereka

Program perencanaan pengembangan UMKM sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dari mulai bentuan modal, pelatihan hingga studi banding, namun semuanya belum berdampak nyata. Ketidakakurat nya data menjadi salah satu pemicu ketidakberhasilan program. banyak program berlabel pemberdayaan UMKM baik bantuan alat, pemberian modak dan pelatihan, namun sasarannya bukan pelaku UMKM. Kebijakan lokal kadang tidak berpihak pada pelaku UMKM, sehingga banyaknya program menyasar kepada siapa yang dekat dengan pemerintah lokal saat itu. Salah sasaran yang beruang-ulang ini yang membuat pelaku UMKM sesungguhnya harus gigit jari. Akhirnya banyaknya program yang dilakukan oleh pemerintah terkesan menguap entah kemana.

Ada yang unik ketika awal penulis menjadi pendamping di Desa Tanjung Pasir. Setiap penulis datang ke warga, pasti mereka langsung berkata ‘Bapak mau ngasih bantuan ya?’. Begitu juga ketika penulis mengantar tamu yang ingin melihat potensi UMKM dampingan penulis, pertanyaan itu pasti terlontar dari lisan warga. Menurut penuturan beberapa warga karena sejak tahun 90an desa Tanjung Pasir tiap tahun  mendapat bantuan pemerintah. Seiap proposal yang di ajukan desa rata-rata disetujui oleh pemerintah, karena Tanjung Pasir dianggap sebagai desa nelayan yang miskin. Ternyata perilaku tersebut membuat masyarakat menjadi “manja” dengan bantuan, jadi setiap orang ‘asing’ berpakaian rapi yang datang pasti disangka mau memberikan bantuan. Dan sayangnya setiap bantuan yang diberikan hilang tak berbekas, sehingga Desa Tanjung Pasir tetap saja menjadi desa yang terkesan miskin.

Beberapa lembaga zakat maupun lembaga kemanusiaan sejak tahun 200-an sudah masuk ke ranah pemberdayaan. Konsep pemberdayaan yang dilakukanpun berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah karena lembaga-lembaga ini menggunakan dana-dana masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Transparansi menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan pun dilakukan dengan visi yang jelas dan konsep yang riil disesuaikan dengan kondisi dinamika masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah pengawasan program dilapangan. Pelaku UMKM banyak yang bingung ketika menerima bantuan modal, kalo tidak dilakukan pengontrolan bisa-bisa bantuan yang diberikan tidak dipergunakan untuk pengembangan usaha namun untuk kepetingan pribadi. Diperlukan pendampingan khusus oleh lembaga agar program yang diberikan dapat benar-benar dipergunakan untuk usaha.

Masyarakat harus terlibat langsung dalam program bukan hanya sebagai penerima manfaat namun juga terlibat dalam pengembangan program di masyarakat. Bagaimanapun masyarakat lokal lebih memahami karakter dan dinamika lingkungannya, peran mereka sangat vital dalam program. Masyarakat akan lebih mudah diarahkan ketika mereka merasa sudah memiliki program, pelibatan-pelibatan masyarakat secara intens akan memunculkan rasa kepemilikan apalagi kalo mereka merasakan lansung manfaatnya.

Yang tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat bahwa program ini untuk membantu mereka agar usaha mereka meningkat yang akan berdampak pada peningkatan taraf hidup mereka. Kesadaran yang diikuti oleh kemauan masyarakat untuk merubah diri mereka sendiri, karena tanpa kemauan usahanya tidak akan berkembang. Peran pendamping sangat krusial, oleh sebab itu seorang pendamping harus bersedia tinggal ditengah-tengah masyarakat. Dengan tinggal ditengah masyarakat, pendamping akan lebih mudah memahami karakter masyarakat dan memudahkan komunikasi dengan masyarakat sehingga penyadaran bisa dilakukan lebih cepat. Keberadaan pendamping juga bisa memberikan solusi mengenai permasalahan yang dialami dengan lebih cepat sekaligus untuk memastikan program tetap berjalan pada koridor yang telah ditentukan.

Pendampingan, pelibatan masyarakat dan kesadaran masyarakat menjadi ‘trisula’ sebuah program pemberdayaan. jika ketiga hal tersebut ini bisa berjalan dengan baik kemungkinan keberhasilan program akan lebih besar. Hal yang juga harus diperhatikan pada setiap program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebehasilan sebuah program pemberdayaan tidak hanya bergantung pada seberapa besar dana yang di gulirkan namun berapa besar dampak yang diakibatkan oleh sebuah program. dan ini tidak bisa hanya analisa di balik  meja, namun harus faham dinamika dan dinamika itu ada di lapangan.

Penulis berharap kedepan akan banyak sinergi yang tersusun rapi antara instansi baik pemerintah, swata maupun NGO untuk menegakkan untuk ‘tulang punggung’ perekonomian negeri.  (Slamet Mulyanto)